Rafles ConsultantRafles Consultant
PT. RAFLES ENERGINDO NUSANTARA
1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Fungsi PBG sendiri adalah menghindarkan bangunan-bangunan yang didirikan, tidak menyebabkan dampak negatif terhadap pengguna dan lingkungan sekitar. Oleh karenya itu, seluruh standar teknis yang ada, harus dipenuhi sebelum dilakukan proses konstruksi (pelaksanaan pembangunan di lapangan).
Bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi, maka disebut dengan PBG Perubahan. Untuk bangunan Gedung yang telah berdiri, tetapi belum mempunyai surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maka pemilik Gedung harus mengurus SLF, baru bisa memperoleh PBG.
Untuk proses penerbitan PBG meliputi:
1.Penetapan nilai retribusi daerah
2.Pembayaran retribusi daerah
3.Penerbitan PBG
